Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak dan Jenis-Jenisnya

Ada beberapa jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku. Salah satunya adalah sistem pemungutan pajak self assessment. Sistem ini berarti bahwa Wajib Pajak diberikan suatu kepercayaan dalam rangka menyetorkan, menghitung dan juga melaporkan sendiri kewajiban pajak atas hartanya terhadap negara.

Hanya saja sistem ini hanya akan berjalan jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Karena itu untuk menghindari terjadinya kecurangan, wajib pajak yang tidak tertib dan berbagai hal lain yang tidak diinginkan selama pelaksanaan dan penyelenggaraan pajak, diadakan pemeriksaan pajak.

Apa dan bagaimana ruang lingkup pemeriksaan pajak?

Mengenal Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan data, keterangan serta bukti yang dilaksanakan dengan tata cara seobjektif mungkin dan seprofesional mungkin berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Atau juga dengan tujuan untuk melakukan pelaksanaan ketentuan tata peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai perpajakan di Indonesia. Jadi dalam konteks ini pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari langkah pengendalian proses perpajakan demi memastikan wajib pajak sudah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan jelas, benar, dan lengkap atau tidak.

Atas dasar jenis dan periode pencatatannya, ruang lingkup pemeriksaan pajak sendiri memiliki beberapa cakupan objek pemeriksaan. Hal tersebut meliputi :

Jenis pajak

Cakupan ruang lingkup pemeriksaan pajak berdasarkan jenis pajak meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak dan seluruh jenis pajak.

Periode pencatatan

Pemeriksaan pajak yang didasarkan atas langkah pengendalian pajak didasarkan atas beberapa kaidah berdasarkan periode pencatatannya, meliputi satu masa pajak, beberapa masa pajak dan bagian tahun pajak dan tahun pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak sebenarnya merupakan bagian akhir dari proses pengendalian perpajakan dimana pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan dan akan memiliki beberapa tujuan yang meliputi :

  • Menindaklanjuti SPT dari wajib pajak yang masuk. Termasuk jika ada SPT lebih bayar, maka akan dilakukan tindakan pengembalian pendahuluan pajak. Jika ada SPT rugi dan SPT terlambat maka juga akan ditindaklanjuti.
  • Melakukan upaya penggabungan, pemekaran, likuidasi, peleburan, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.
  • Melakukan penyampaian SPT yang memenuhi kriteria seleksi atas dasar hasil analisis yang menjadi indikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi.

Pemeriksaan pajak juga memiliki beberapa tujuan tambahan lain. Adapun tujuan tambahan lain tersebut yaitu :

  • Melakukan pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang didasarkan atas jabatannya
  • Melakukan penghapusan NPWP
  • Melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak dan pencabutan PKP
  • Wajib pajak mengajukan keberatan atas pajak yang dibebankan jika memang ada keluhan
  • Pengumpulan bahan untuk melakukan penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
  • Melakukan pencocokan data dan atau alat berdasarkan keterangan
  • Penentuan wajib pajak yang lokasinya berada di daerah terpencil
  • Penentuan satu atau lebih tempat terutang atas pajak pertambahan nilai (PPN)
  • Penentuan saat mulai produksi sehubungan dengan fasilitas – fasilitas perpajakan
  • Pemenuhan berbagai macam informasi negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda

Negara juga akan menjamin bagi setiap wajib pajak untuk melakukan berbagai kewajiban perpajakan secara jujur, benar dan petugas wajib pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan perpajakan. Dua jenis pemeriksaan perpajakan tersebut yaitu prosedur pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Untuk prosedur pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat usaha, tempat tinggal atau tempat bekerja bagi wajib pajak dan tempat lain yang dianggap perlu dimana dalam tata laksananya wajib pajak diwajibkan untuk melakukan beberapa aspek berikut ini :

  • Memperlihatkan buku atau dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembukuan dan sekaligus dokumen lain yang ada kaitannya dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas bagi si wajib pajak, atau objek lain yang terutang.
  • Memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik
  • Memberikan kesempatan untuk memeriksa ruangan, memasuki barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga dimanfaatkan dalam menyimpan dokumen, buku atau barang lain yang menjadi dasar pembukuan dan memberikan petunjuk penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan wajib pajak dan objek yang terhutang pajak.
  • Memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan yang berupa penyediaan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak jika dalam melakukan akses data yang dikelola secara elektronik perlu suatu peralatan atau keahlian secara khusus.
  • Menyampaikan berbagai tanggapan tertulis atas adanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan memberikan sekaligus keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

Sementara untuk pemeriksaan kantor yang dilakukan, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan prosedur pemeriksaan berikut ini :

  • Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
  • Memperlihatkan dokumen atau buku – buku yang dijadikan sebagai dasar pembukuan atau dokumen lain juga termasuk berbagai macam data yang dikelola secara elektronik yang ada kaitannya dengan penghasilan, pekerjaan bebas wajib pajak, kegiatan usaha atau objek pajak yang terutang.
  • Menyampaikan suatu tanggapan secara tertulis atas diberlakukannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
  • Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh seorang akuntan public
  • Memberikan suatu keterangan baik lisan atau tertulis yang diperlukan.

Itulah ruang lingkup pemeriksaan pajak yang penting dipahami. Pemeriksaan pajak merupakan upaya pengendalian pajak yang penting tidak hanya bagi pelaksanaan pemungutan pajak untuk negara, melainkan juga untuk wajib pajak itu sendiri.

This article is contributed by PEPconsult.co.id