RSS
 

Perlukah ke MK?

22 Jul

Hasil pemilihan presiden (pilpres) kali ini diwarnai dengan keinginan pihak Prabowo untuk membawa hasilnya ke MK (Mahkamah Konstitusi). Menurut saya hal ini tidak perlu. Ada beberapa alasan:

  1. Ini hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, perhatian, emosi, biaya, … dan seterusnya. Padahal semestinya ini dapat kita gunakan untuk membangun Indonesia ke depan. (Hasil MK juga bakalan sama. Lihat di bawah.)
  2. Hasil dari proses-proses sebelumnya konsisten, yaitu Jokowi-JK memenangkan sekitar 52%. Mulai dari survey informal, exit poll survey, Quick Count (dari berbagai sumber dan meida), Real Count (termasuk yang crowdsourcing), perhitungan KPU, semuanya konsisten dengan hasil yang mirip. (Catatan: khusus untuk Quick Count ada perbedaan yang dapat dibahas secara terpisah, tetapi dari sebagian besar lembaga yang melakukan QC hasilnya konsisten). Akan sulit untuk mengubah hasil menjadi terbalik secara total jika hasil dari proses-proses yang sudah dilalui itu konsisten. Ke MK itu baru masuk akal jika hasilnya bolak balik / plin plan / flip flop, seperti misalnya kalah, menang, kalah, menang. Nah itu baru masuk akal jika dipertanyakan dan dibawa ke MK. Sulit sim salabim terbalik.
  3. Jika perbedaan perolehan suara < 1% maka ke MK juga baru masuk akal. Beda < 1% itu bisa berakibat beda hasil. Namun jika hasilnya seperti sekarang, dengan perbedaan > 5% (mendekati 8 juta suara), maka kurang reasonable untuk ke MK. Kemungkinan untuk menang sangat kecil.
  4. Adanya laporan kecurangan-kecurangan. Tapi ini juga bisa dilihat dari dua sisi. (Memangnya kecurangan hanya di satu sisi?) Kalau dihitung-hitung bisa jadi sama saja. Impas.
  5. Bukti-bukti yang disebut-sebutkan belum pernah ditampilkan. Kredibilitasnya akan dipertanyakan. Sulit.

Logically, sulit melihat MK akan menghasilkan keputusan yang berbeda dengan keputusan KPU.

Siapkah menerima kenyataan bahwa hasil MK akan konsisten dengan hasil-hasil sebelumnya? Saya khawatir nanti kalau hasilnya tetap, maka akan muncul tuduhan MK tidak netral dan seterusnya. Pertama, percaya dulu tidak dengan kenetralan MK? Jika tidak, maka tidak perlu ke MK. Titik.

Sudahlah. Kita terima bersama hasil dari KPU.  Mari kita lanjutkan hidup kita. Mari kita bangun Indonesia.

 

 
2 Comments

Posted in curhat

 

Tags:

Leave a Reply

 

 
  1. Security Audit Sistem IT KPU Pilpres 2014 Oleh Hacker A | Presiden Indonesia

    July 24, 2014 at 5:17 am

    […] tunggu komentar mengenai audit security KPU ini dari Bapak Budi Rahardjo & Priyadi […]

     
  2. Presiden Indonesia

    July 25, 2014 at 8:52 am

    Bagaimana dengan yang ini pak.