PERAN SAKSI AHLI DAN LABORATORIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

OLEH:

ARNI RAHMAWATI FAHMI SHOLIHAH

BAB I

PENDAHULUAN

  

1.1  Latar Belakang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah  terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UUPPLH pasal 1 ayat 2). Berdasarkan definisi tersebut, maka jelas bahwa upaya penegakan hukum lingkungan merupakan hal yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan.

Diantara hal yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum lingkungan adalah pelibatan laboratorium dan saksi ahli dalam membuat suatu bentuk alat bukti ilmiah (legal evidence). Pelibatan ini tidaklah mudah karena harus memenuhi suatu standar sehingga pembuktian perkara dapat terjaga validitasnya dan keputusan yang tepat dapat tercapai.

1.2  Tujuan

Makalah ini disusun untuk memperlihatkan peran laboratorium dan saksi ahli dalam penegakan hukum lingkungan.


 

BAB II

PERAN SAKSI AHLI DAN LABORATORIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

 

Kegiatan penegakan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam kasus di Indonesia dimana aplikasi nilai dan etika lingkungan dalam masyarakat, hukum tak ayal menjadi ujung tombak konservasi dan perlindungan lingkungan (Van Dyke, 2003). Sayangnya, proses penegakan hukum dalam perkara pencemaran atau pengrusakan lingkungan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Terdapat beberapa aspek yang terkait dalam pembuktian perkara pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan. Hal ini mencakup beban membuktikan; pembuktian hubungan sebab-akibat; peran laboratorium; metode analisis data laboratorium dan peran saksi ahli.

Dalam makalah ini, hal yang kemudian akan dibahas secara mendalam adalah terkait peran laboratorium dan peran saksi ahli.

2.1  Peran Laboratorium

Laboratorium merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ilmiah, percobaan, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah sehingga berjalan dalam kondisi yang terkendali. Laboratorium, sesuai dengan fungsinya tersebut, dapat berperan dalam proses pembuktian perkara lingkungan dengan memfasilitasi proses analisis data terkait secara ilmiah.

Laboratorium yang memiliki kewenangan dalam analisis ilmiah pembuktian pengadilan ditetapkan melalui otoritas pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini tidak dapat sembarang dilakukan karena perbedaan fasilitas dan standar kalibrasi alat merupakan isu yang sangat sensitif dalam validitas pembuktian suatu perkara. Selain itu, kapabilitas laboran juga memegang peranan yang penting.

Proses analisis data harus dilakukan dengan metode yang sesuai dengan legal sample protocol. Protokol ini umumnya mencakup standar pengambilan cuplikan dari lapangan, prosedur pengangkutan cuplikan, analisis data dan format pelaporan.

Hasil analisis data yang dilakukan di laboratorium merupakan bahan baku yang dapat diinterpretasikan dalam suatu proses pembuktian perkara.

2.2  Peran Saksi Ahli

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (Pasal 1 KUHAP dan Pasal 172 HIR). Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Keterangan ahli (saksi ahli) merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana atau perdata guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam proses penegakan hukum lingkungan, tujuan dari pemberian keterangan oleh saksi ahli adalah untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu perkara pidana atau perdata lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana (5W/1H) dari perkara tersebut sesuai dengan interpretasi terhadap hasil analisis ilmiah yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria untuk dapat menjadi saksi ahli.

–          Memiliki kompetensi:

  • sehat jasmani dan rohani;
  • bukan keluarga sedarah atau semenda, suami/istri salah satu pihak;
  • mempunyai gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu yang diperlukan (minimal S1, S2/S3 lebih baik tapi tidak mutlak);
  • mempunyai pengalaman kerja/penelitian di bidang keahlian yang dimilikinya;
  • mempunyai pengalaman sebagai saksi ahli di sidang pengadilan atau sebagai penasehat teknis pada tahap penyidikan/penyelidikan (tidak mutlak);
  • mempunyai reputasi ilmiah (karya tulis, penelitian) dan diakui oleh kelompok profesinya (pengakuan non-formal).

–          Memiliki kredibilitas

  • memiliki catatan perjalanan yang baik dalam pekerjaannya;
  • jujur
  • jenang/sabar.

–          Bertanggung jawab

 

Terdapat perbedaan antara saksi biasa dengan saksi ahli. Untuk saksi biasa, tidak ada keharusan memiliki keahlian tertentu sedangkan pada saksi ahli jelas sebaliknya. Saksi biasa harus mengalami sendiri perkara terkait sedangkan saksi ahli tidak perlu. Saksi ahli dapat mempelajari bukti atau memberikan keterangan sesuai dengan bidang keahliannya. Satu saksi biasa tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara jika tidak dibarengai oleh alat bukti sah yang lain. Untuk saksi ahli, terdapat kemungkinan yang bersangkutan bisa membuktikan suatu perkara. Saksi biasa tidak harus memiliki gelar kesarjanaan sedangkan saksi ahli diharuskan memiliki gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu yang diperlukan untuk pembuktian perkara.

Proses pelibatan komponen laboratorium dan saksi ahli harus dilakukan dengan memenuhi standar yang telah disepakati. Dengan begitu, scientific verification yang diberikan saksi ahli terkait hasil analisis laboratorium (yang kemudian disebut alat bukti ilmiah) membawa kita pada keputusan yang tepat. Pengadilan tidak dapat memutuskan suatu tersangka “bersalah” jika proses pembuktian ilmiah yang memberatkannya memiliki cacat sehingga keabsahannya diragukan.

Hal ini menjadi penting untuk ditekankan karena terdapat beberapa kasus pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan yang menjadi bias proses penegakan hukumnya akibat kecacatan proses pembuktian ilmiah yang melibatkan 2 (dua) komponen ini. Contohnya adalah dalam proses pembuktian kasus Newmont Minahasa Raya.

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Simpulan

Proses penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Proses ini diantaranya melibatkan peran laboratorium dan saksi ahli. Secara singkat, saksi ahli dipergunakan di pengadilan terkait spesialisasinya dalam suatu disiplin ilmu sehingga mampu memberikan interpretasi atau komentar (scientific verification) yang dipercaya atas hasil analisis yang dilakukan oleh laboratorium. Verifikasi saksi ahli ilmiah inilah yang kemudian disebut sebagai alat bukti ilmiah (legal evidence). Proses analisis laboratorium itu sendiri haruslah memenuhi standar yang secara teknis terrangkung dalam bentuk legal sample protocol.

3.2 Saran

Untuk menjaga validitas alat bukti ilmiah, perlu ditekankan bahwa legal sample protocol yang dipergunakan harus spesifik sesuai dengan kasus yang ditangani. Perbedaan kecil dalam pengambilan dan pengolahan data dapat berakibat fatal dimana pembuktian kasus menjadi rancu dan keputusan yang diambil menjadi tidak tepat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Presiden Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sulastri, Cicilia. 2006. Menjadi Saksi dan Ahli. Banten: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Van Dyke, Fred. 2003. Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. New York: McGraw-Hill.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *