Archive for Etika Profesi

HAK UNTUK MENULIS ARTIKEL ILMIAH DARI HASIL PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1         Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intektual (HaKI) merupakan bahasan yang penting untuk dipahami baik oleh akademisi, maupun oleh pihak yang berkecimpung dalam dunia industri. Aplikasi dari konsep ini menjadi lebih dari sekedar trend dimana HaKI bahkan merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai senjata dalam menguasai sistem perdagangan dunia. Sebagai pedang bermata ganda, penguasaan atas HaKI dapat menentukan tingkat kemajuan industri perdagangan suatu negara.

Dalam tataran yang lebih ilmiah, HaKI juga mencakup hak atas data suatu penelitian. Hak atas data ini mencakup hak untuk mempublikasikan maupun untuk melepaskannya ke dala suatu industri komersial.

Dalam dunia pendidikan, hal ini ada kalanya menjadi lebih rumit saat penelitian dilakukan sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Dalam contoh kasus ini, mahasiswa yang melakukan penelitian berada di bawah bimbingan seorang dosen dengan kapasitas keilmuan relatif lebih tinggi di antara tidak adanya peraturan yang jelas mengenai hak atas penelitian dari institusi terkait. Kerumitan ini kadang berujung insiden tidak menyenangkan jika data penelitian tersebut hendak dipublikasikan, terutama terkait penentuan peneliti utama yang ditulis dalam penelitian.

Makalah ini disusun sebagai sebuah pendekatan dalam menentukan status kepemilikan data penelitian atas tugas akhir mahasiswa. Dalam hal ini, penentuan status akan melibatkan pandangan umum atas HaKI serta tata aturan terkait di institusi serupa.

 

1.2         Tujuan

  1. Menentukan status kepemilikan data penelitian tugas akhir.
  2. Menentukan status kepemilikan hak sebagai peneliti utama dalam penulisan artikel hasil penelitian tugas akhir.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1     Sikap Ilmiah dan Metode Ilmiah

Sikap ilmiah merupakan moral ilmuan yang penting untuk dimiliki untuk mencapai ilmu pengetahuan yang objektif (universal, komunal), rasional, dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini mendorong ilmuan untuk selalu melakukan penyelidikan, percobaan dan mempertahankan kerendahan hatinya di hadapan fakta-fakta. Terkait hal ini, terdapat setidaknya enam  hal yang merupakan sikap ilmiah dari ilmuan (Hamami, 1996).

  1.       Ketiadaan rasa pamrih dan kesenangan pribadi (disinterstedness).
  2.       Selektif, dimana ilmuan diarahkan untuk mampu memilah dan memilih fakta (kondisi) dan/atau yang dihadapi.
  3.       Kepercayaan terhadap fakta dan alat indera (mind). Ilmuan harus mampu membedakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka ingin lihat. Terkait hal ini, ilmuan harus mampu mempertahankan kejujuran yang merupakan pangkal dari kemampuan ilmu pengetahuan untuk bisa diuji dan diverifikasi.
  4.       Sikap mendasarkan diri pada suatu kepercayaan (belief) dan kepastian (conviction) bahwa pendapat/teori terdahulu telah mencapai kepastian.
  5.       Tidak merasa puas terhadap suatu level ilmu pengetahuan sehingga memiliki motivasi untuk melakukan penelitian sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya.
  6.       Memiliki etika yang selalu berkeinginan mengembangkan keilmuannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Ilmuan harus mampu mengubah pikiran di saat yang seharusnya (open minded) sehingga memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki diri.

Sikap ilmiah merupakan suatu hal yang seharusnya bersifat inherent bagi seorang ilmuwan (peneliti). Sikap ini bukan hanya tergambar dalam penelitian yang dilakukan, melainkan nampak dalam kesehariannya.

Sikap ilmiah tergambarkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prinsip dan proses empiris penemuan dan peragaan terkait karakteristik penyelidikan ilmiah yang melibatkan pengamatan fenomena, formulasi hipotesis, ekperimentasi dan penarikan kesimpulan. Metode ilmiah berbeda dengan metode tidak ilmiah dari sisi presisi, reduplikasi, generalitas dan pengujian statistika. Selain itu, metode ilmiah berbeda dengan penelitian ilmiah dimana penelitian dilakukan secara formal dan tahapan-tahapannya nampak secara lebih distinctive satu setelah yang lain (Kumar, 2005).

 

2.2     Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan tipe pendidikan yang bersifat sistematik, memiliki model yang terorganisir, terstruktur, dan teradministrasi sesuai dengan perangkat hukum dan norma yang berlaku serta dilaksanakan dalam bentuk kurikulum yang kaku mencakup tujuan, isi dan metode yang digunakan di dalamnya (Dib, 1988). Universitas merupakan salah satu bentuk pendidikan tinggi formal yang umum terdapat di Indonesia. Berkaitan dengan sisi penelitian, universitas biasanya merupakan lembaga pendidikan yang fokus pada penelitian, seringkali menggunakan penelitian terbimbing sebagai syarat kelulusan mahasiswa.

 

2.3     Penelitian dan Penelitian Tugas Akhir

Penelitian merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. Penelitian merupakan sebuah proses yang menggambarkan hal-hal berikut (Kumar, 2005).

Dilaksanakan dalam suatu framework yang merupakan set dari pemikiran filosofis.

Menggunakan prosedur, metode, teknik yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

Dirancang untuk menghilangkan bias dan bersifat objektif.

Dalam pelaksanaannya, penelitian memiliki sifat terkontrol, teliti, sistematik, valid dan dapat diuji, empiris, kritis (Kumar, 2005). Selain itu, terdapat etika penelitian yang diturunkan dari sikap ilmiah berupa kejujuran, objektivitas, integritas, ketelitian, keterbukaan, penghargaan atas HaKI, penghargaan atas kerahasiaan, publikasi yang terpercaya, pembinaan yang konstruktif, penghargaan terhadap kolega, tanggungjawab sosial, tidak diskriminatif, kompetensi, legalitas, penghargaan terhadap hak hidup binatang, mengutamakan keselamatan manusia (Shamoo dan Resnik, 2003).

Penelitian tugas akhir merupakan salah satu tipe penelitian terbimbing yang biasa dilakukan di tingkat universitas, baik dalam tingkat sarjana maupun pascasarjana. Pada beberapa universitas, penelitian tugas akhir bersifat wajib dimana penyerahan laporan penelitian tersebut merupakan syarat dari kelulusan mahasiswa (misal: thesis untuk magister). Pelaksanaan tugas akhir biasanya dibimbing oleh dosen tertentu yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai  sesuai dengan cakupan penelitian mahasiswa bersangkutan. Menerima bimbingan merupakan hak mahasiswa yang berada dalam tahap belajar untuk meneliti sesuai metode ilmiah.

 

2.4     Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan suatu konsep yang sulit untuk didefinisikan. Berdasarkan salah satu pendekatan, kita dapat menyatakan bahwa HaKI adalah  hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual, terutama berkaitan dengan manfaat komersial dari kekayaan intelektual.

Meskipun terutama mencakup kekayaan intelektual yang berhubungan dengan komersialitas, pada dasarnya HaKI merupakan perlindungan terhadap hasil pemikiran itu sendiri. Dengan begitu, hak atas data peelitianjga termasuk di dalamnya.


 

BAB III

KASUS HAK UNTUK MENULIS ARTIKEL ILMIAH DARI HASIL PENELITIAN

 

Atikah Marianti adalah seorang mahasiswa program magister di Sekolah Teknologi dan Ilmu Biologi, Institut Teknologi Banten. Untuk tugas akhirnya, ia melakukan penelitian tentang isolasi dan karakterisasi gen MgK-cP, gen yang mengekspresikan suatu protein yang diduga memiliki peran yang sangat penting pada proses kram otot akibat kelelahan. Untuk penelitiannya ini Atikah dibimbing oleh Dr. Gayus Tampan, yang selama penelitian memberikan bimbingan yang sangat baik, sehingga Atikah dapat menyelesaikan penelitiannya tepat waktu.

Ketika Atikah sedang menyelesaikan Tesis-nya, Dr. Gayus Tampan mengatakan bahwa hasil penelitian Atikah sangat baik dan layak untuk diterbitkan pada jurnal internasional. Permasalahan muncul ketika Atikah mencari tahu siapa yang paling berhak menjadi penulis pertama artikel ilmiah yang akan diterbitkan tersebut. Pencarian informasi mengenai hal ini memberikan hasil yang membingungkan. Hingga saat ini Sekolah Teknologi dan Ilmu Biologi, Institut Teknologi Banten belum memiliki aturan yang jelas mengenai hak kepemilikian data penelitian. Aturan yang mengatur kepemilikan data ini hanya berupa Surat Keputusan Senat Akademik yang menyatakan bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian dimiliki oleh peneliti dan pembimbingnya. Selanjutnya, kebiasaan yang dilakukan di institusi ini juga tidak bisa digunakan sebagai acuan, karena sebagian artikel ilmiah yang diterbitkan, mencantumkan mahasiswa sebagai penulis pertama dan sebagian lagi mencantumkan dosen pembimbingnya sebagai penulis pertama.

Sebagai mahasiswa pada kelas Etika Profesi, saudara diminta memberikan kajian tentang hak kepemilikan data ini dan menentukan siapa yang paling berhak untuk dicantumkan namanya sebagai penulis pertama pada artikel ilmiah.

 

 

 

BAB IV

PEMBAHASAN

 

 

Untuk menentukan status kepemilikan hak atas hasil penelitian, kita dapat meninjau beberapa sisi secara terpisah, satu demi satu. Mulai dari kewajiban penelitian mahasiswa hingga hak itu sendiri.

 

Kewajiban Penelitian

Melakukan penelitian terbimbing merupakan salah satu kewajiban pendidikan formal magister yang umum di Indonesia. Penelitian tugas akhir merupakan rangkaian pelaksanaan rencana penelitian dengan mengerjakan penelitian meliputi pengamatan, pencatatan, pengelolaan dan analisis data sebagai bahan penyusunan hasil penelitian yang dilaporkan secara lisan (seminar) maupun tulisan (tesis, skripsi) (Kurikulum ITB). Sebagai contoh, di Institut Teknologi Bandung, dalam  Peraturan Akademik 2010 dinyatakan bahwa salah satu syarat agar seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus adalah jika telah menyerahkan tesis magister yang telah disetujui pembimbing.

Salah satu alasan mengapa perguruan tinggi mewajibkan mahasiswanya melaksanakan penelitian terbimbing adalah agar lulusannya dapat menjadi ilmuwan cendekia yang berperan sebagai panutan di tengah masyarakat (Ketetapan Senat ITB tahun 1978). Kata kunci dalam hal ini adalah ilmuwan yang sudah sepatutnya memiliki dan menjalankan sikap dan metode ilmiah dalam melakukan penelitian ilmiah. Bukan hanya itu, sebagai anggota masyarakat terdidik dengan bidang keilmuan tertentu, lulusan perguruan tinggi dituntut bersikap dan menjalankan metode ilmiah, bukan hanya dalam penelitian formal, melainkan dalam keseharian. Dengan begitu, lulusan dapat benar-benar menjadi panutan yang diharapkan.

Dengan jatuhnya kewajiban penelitian terbimbing kepada mahasiswa, kita dapat melihat bahwa mahasiswa lah yang menjadi subjek utama dalam pelaksanaan penelitian. Mahasiswa yang dituntut untuk menjadi seorang peneliti. Karena itulah, idealnya mahasiswa lah yang menjadi tokoh peneliti utama dalam penelitian. Hal ini berlaku baik selama proses penelitian (perumusan, pengajuan, pelaksanaan, pengambilan dan analisis data, pelaporan dan publikasi).

 

Hak Menerima Bimbingan

Dalam melaksanakan penelitian tugas akhirnya, mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan pembimbingan dari dosen yang memiliki kapabilitas dalam tema penelitian yang dilaksanakannya. Tugas pembimbingan in juga tertulis sebagai tugas utama dosen dalam pengajaran di perguruan tinggi.

Sebagai pembimbing tugas akhir dan penulisan tesis, dosen memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan mahasiswa dalam (1) menulis usulan tugas akhir; (2) melakukan penelitian terbimbing dan (3) menulis laporan (tesis) sesuai prosedur yang ditetapkan. Hal ini salah satunya tercantum dalam Etika Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Dalam contoh lain, di Institut Teknologi Bandung, dalam Kode Etik Kemahasiswaan pasal 4 ayat (b) dinyatakan bahwa mahasiswa ITB memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya.

Berdasarkan paparan di atas, maka kita dapat melihat bahwa sebagai peneliti utama, mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari pihak lain yang memiliki kapabilitas lebih tinggi (dosen) sehingga penelitiannya dapat berjalan sesuai dengan metode ilmiah. Meskipun begitu, hal ini tidak menyebabkan dosen pembimbing menjadi memiliki hak dominansi atas penelitian. Karena seharusnya mahasiswa lah yang diarahkan untuk dapat menguasai penelitian yang dilaksanakannya. Dengan begitu, mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara utuh.

 

Penelitian Kerjasama

Dalam pembangunan sebuah knowledge based society, adalah umum bahwa harus dibangun kerjasama antara industri, pemerintah dan instansi pendidikan (universitas). Dalam konteks interaksi antara universitas dan industri, biasanya dilakukan penelitian kerjasama yang seringkali melibatkan dosen dan mahasiswa. Tidak hanya itu, seringkali mahasiswa yang terlibat dalam penelitian menjadikan tema penelitian kerjasama sebagai tema tugas akhir yang dilaksanakannya.

Dalam kasus penelitian kerjasama seperti ini, perlu diingat bahwa sebaiknya tetap dibedakan desain penelitian antara penelitian proyek dengan penelitian tugas akhir. Bagaimanapun juga, penelitian proyek dari industri merupakan suatu penelitian dengan orientasi hasil untuk komersialisasi (orientasi hasil). Di lain sisi, penelitian tugas akhir, merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa agar dapat melakukan metode ilmiah (orientasi proses).

Desain penelitian proyek tidak dapat ditelan mentah-mentah. Bukan hanya karena memiliki orientasi yang berbeda, melainkan juga karena akses proyek penelitian biasanya melalui dosen dan peran mahasiswa hanya sebagai asisten penelitian. Dari sini, kita dapat melihat adanya pergeseran posisi subjek penelitian utama dari mahasiswa menjadi dosen.

Tentunya ini akan berbahaya karena jika diterapkan tanpa adanya kejelasan pemisahan proyek dan tugas akhir. Mahasiswa biasanya menjadi ikut berorientasi hanya pada hasil, melupakan esensi penelitian tugas akhir, dan cenderung menjadi “kacung” penelitian. Dalam kondisi ini, mahasiswa tidak dapat mengklaim sebagai peneliti utama dalam penelitian yang dilakukannya.

Jika penggunaan penelitian proyek sebagai penelitian tugas akhir secara utuh  tidak dapat dihindari, maka harus terdapat kejelasan berupa perjanjian atas hak terhadap hasil penelitian, siapa peneliti utama, pendanaan, tenggat waktu penelitian, dsb. (misal: dalam  bentuk MoU). Dengan begitu, kemungkinan kebingungan di akhir dapat diminimalkan.

 

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat melihat lebih dalam kepada kasus yang dialami oleh Nona Marianti dengan tugas akhir berupa penelitian tentang isolasi dan karakterisasi gen MgK-cP dengan pembimbing Dr. Gayus Tampan. Dalam kasus ini kita dapat melihat bahwa.

  1. Nona Marianti telah melaksanakan tugas akhir sebagaimana kewajibannya dalam penyelesaian studi di Sekolah Teknologi dan Ilmu Biologi, Intitut Teknologi Banten.
  2. Dr. Gayus Tampan telah menunaikan kewajibannya dengan memberikan bimbingan yang baik sehingga penelitian tersebut berjalan lancar, dalam artian dosen pembimbing mampu mengarahkan mahasiswanya untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan metode ilmiah yang seharusnya.
  3. Hasil penelitian sangat baik dan layak diterbitkan pada jurnal internasional menunjukkan bahwa selama penelitian, Nona Marianti telah mampu menerapkan sikap dan metode ilmiah secara benar. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa yang bersangkutan mampu menguasai penelitian yang dilaksanakannya.
  4. Tidak adanya pembicaraan mengenai publikasi hasil penelitian di luar dalam bentuk tesis sebelum hasil penelitian didapatkan. Proses bimbingan yang baik dan dilaksanakannya tugas akhir sesuai metode ilmiah dapat dikatakan semata merupakan bentuk penunaian keharusan (baik bagi Nona Marianti, maupun Dr. Gayus). Artinya, hak kepemilikan data jatuh kepada Nona Marianti dan Dr. Gayus sedangkan hak untuk diakui sebagai peneliti utama jatuh kepada Nona Marianti. Hal ini sesuai dengan kaidah umum dari pelaksanaan penelitian tugas akhir dimana mahasiswa sebagai peneliti utama yang belum berpengalaman melaksanakan penelitian di bawah bimbingan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun begitu, karena Dr. Gayus merupakan dosen pembimbing yang tanpa bimbingannya penelitian ini belum tentu berjalan semestinya, maka ia tetap memiliki hak atas data penelitian.
  5. Publikasi dalam jurnal internasional terkait hasil yang memuaskan dapat dilakukan dengan mencantumkan Nona Marianti sebagai peneliti pertama dan Dr. Gayus sebagai expertise. sebagai contoh, hal ini terjadi dalam publikasi hasil penelitian atas spesies ular yang baru dari famili Colubridae yang secara morfologi mirip dengan Boiga cynodon (Ramadhan dkk., 2010). Publikasi ini melibatkan Gilang Ramadhan sebagai peneliti pertama dengan Prof. Dr. Djoko T. Iskandar sebagai dosen pembimbing dan Dadang R. Subasri sebagai kolega peneliti ahli dari LIPI. Sebagai tugas akhir yang sama-sama memuaskan secara ilmiah dan tidak terikat proyek serta diluncurkan dalam jurnal internasional, penelitian pembanding ini merupakan salah satu contoh yang ideal dimana mahasiswa diarahkan untuk menjadi peneliti pertama dalam tugas akhirnya. Dalam hal ini, tentunya hak penulisan artikel untuk jurnal diserahkan kepada peneliti pertaman, yaitu dalam kasus adalah Nona Marianti. Dr. Gayus, tentunya tetap memiliki wewenang untuk melakukan pembimbingan penulisan dan koreksi terhadap isi artikel untuk jurnal terkait statusnya sebagai pembimbing, pemilik data maupun sebagai ahli yang memahami penelitian tersebut dengan baik.

 

 

 

 

.


 

BAB V

PENUTUP

 

 

5.1     Kesimpulan

  1. Data hasil penelitian tugas akhir merupakan milik dari Nona Marianti sebagai peneliti pertama dan Dr. Gayus sebagai pembimbing.
  2. Penulisan artikel untuk jurnal ilmiah dapat dilakukan dengan Nona Marianti sebagai peneliti utama (ditulis pertama) dan Dr. Gayus sebagai peneliti ahli.

 

5.2     Saran

  1. Pelaksanaan penelitian dalam bentuk kerjasama harus selalu disertai perjanjian yang tegas.
  2. Hal yang paling tepat untuk dilakukan dalam institusi adalah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan terkait publikasi ilmiah hasil penelitian. Pernyataan bahwa publikasi tanpa ijin institusi saja tidak cukup karena secara nyata, di lapangan baik mahasiswa maupun dosen seringkali masih bingung mengenai hal ini.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Dib, C. Z. 1988. “Formal, Non-Formal and Informal Education: Concepts/Applicability”. Cooperative Networks in Physics Education – Conference Proceedings 173, American Institute of Physics. Halaman  300-315. New York.

Hamami, A. M. 1996. “Kebenaran Ilmiah”, dalam Filsafat Ilmu, Tim Dosen Filsafat Ilmu Fak. Filsafat UGM, Liberty bekerja sama dengan YP Fak. Filsafat UGM, Yogyakarta.

Kumar, R. 2005. Research Methodology Second Edition. London: Sage Publications Ltd.

Ramadhan, G., D.T. Iskadar dan D.R. Subasri. 2010. “A New Species of Cat Snake (Serpentes: Colubridae) Morphologically Similar to Boiga cynodon from the Nusa Tenggara Islands, Indonesia”. Asian Herpetological Research. 1(1): 22-30.

Shamoo A dan Resnik. 2003. Responsible Conduct of Research. New York: Oxford University Press.

 

Sumber Lain

Etika Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, antara lain tercantum dalam SK Rektor Nomor 46/O/2004; 127/O/2003; 24/O/2004; dan 25/O/2004.

Ketetapan Senat ITB tahun 1978.

Kode Etik Kemahasiswaan ITB 2010.

Peraturan Akademik ITB 2010.

TRANSSEKSUALISME: SEX-REASSIGNMENT SURGERY

Identitas gender merupakan rasa kepemilikian seseorang atas jenis kelamin tertentu, baik secara biologis, psikologis maupun sosial. Secara sederhana, identitas gender dapat ditentukan oleh jenis organ kelamin yang dimiliki suatu individu. Masalah gender menjadi menarik untuk dibahas, bukan hanya karena terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga jika terdapat ketimpangan dalam hal rasa kepemilikan gender tertentu yang disebut gender dysphoria.

 

Transseksualisme

Suatu jenis ekstrem dari gender dysphoria disebut transseksualisme. Pada transseksualisme terdapat ketimpangan atau ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender akibat kelainan gen/hormon atau pengaruh lingkungan. Sebagai suatu fenomena ekstrem, J.P. Chaplin dalam Dictionary of Psychology (1981) menyatakan bahwa penderita transseksualisme memiliki beberapa kriteria khusus sebagai berikut.

  • Merasa tidak nyaman akan kelamin biologis dirinya.
  • Merasa terganggu secara berkelanjutan selama ≥ 2 tahun dan tidak hanya pada saat stres.
  • Memiliki kelainan genetis dan/atau congenital sex hormone disorders.
  • Tidak memiliki kelainan mental (misal: schizophrenia).
  • Berkeinginan untuk membuang/menghilangkan alat kelamin yang dimilikinya dan hidup dengan jenis kelamin berlawanan.

Berkaitan dengan poin terakhir pada ciri transseksualisme, pada masa lampau perkembangan teknologi yang ada masih belum memberi keleluasaan penggantian gender. Namun, dengan teknologi yang telah ada sekarang, penggantian gender telah dapat dilakukan, bahkan hingga penggantian organ kelamin.

Gender-Reassignment

Gender reassignment merupakan suatu proses atau mekanisme perubahan gender. Metode ini banyak ditempuh oleh kaum transseksual untuk memenuhi hasrat dan ketidaknyamanannya atas gender yang dimilikinya sejak semula.

Proses ini tidak merupakan tahapan-tahapan yang bebas dilakukan oleh siapapun yang menginginkan perubahan gender. Tahap ini harus didahului oleh wawancara klinis oleh tim ahli terhadap pasien yang diduga menderita transseksualisme dan berkeinginan untuk beralih gender. Tahap kedua proses ini adalah pemeriksaan fisik oleh dokter yang terpercaya. Dalam tahap ini, pemeriksaan kelainan genetis dan hormonal merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Hasil positif kedua tahap ini dilanjutkan dengan evaluasi psikologis untuk melihat beberapa hal penting sebagai berikut.

  • Ketiadaan kelainan mental.
  • Motivasi pasien untuk berganti gender.
  • Kesediaan pasien untuk menerima segala kondisi dan konsekuensi akibat pengubahan gender.

Ketiga tahap pendahuluan di atas merupakan upaya deteksi dan justifikasi legal adanya fenomena transseksualisme dalam suatu individu. Jika hasil evaluasi pada ketiga tahap tadi adalah positif, maka secara medis, gender-reassignment boleh dilakukan.

Gender-reassignment sendiri secara umum dilakukan dalam 2 tahapan utama. Pertama, dilakukan cross-gender hormones treatment. Pemberian hormon dari jenis kelamin yang berlawanan ini biasanya dilakukan selama 2 tahun untuk mengkondisikan fisiologis pada pasies. Setelah dianggap siap, maka dilakukan sex-reassignment surgery.

Sex-Reassignment Surgery

Sex reassignment surgery merupakan suatu prosedur operasi medis pengubahan organ kelamin antar jenis kelamin. Tujuan sex reassignment surgery adalah sebagai berikut.

  • Perbaikan organ kelamin yang tidak sempurna.
  • Penghilangan salah satu kelamin pada kasus kelamin ganda.
  • Transseksual

Terdapat berbagai pandangan mengenai transseksualisme dan sex reassignment surgery yang merupakan ujung gender-reassignment. Berikut adalah penjelasan pandangan dari sisi sosial, agama, hukum dan medis (kedokteran).

Sosial

Dari sisi sosial, masyarakat dapat dikatakan terbagi ke dalam jenis kaum esensalisme dan kontruksionisme. Menurut pandangan esensalisme, transseksualisme merupakan sesuatu yang berjalan di luar kewajaran dan hal tersebut dianggap tidak benar. Kaum transseksual sendiri dianggap membawa keburukan. Menurut pandangan kaum konstruksionisme, transseksual juga merupakan bagian dari masyarakat. Kelompok ini lebih bersifat terbuka dengan melandaskan tindakannya kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka membuat beragam peraturan terkait kaum transseksual sebagai bentuk perlindungan atas ketidakadilan.

Protestan

Menurut ajaran protestan, transseksualisme dianggap sebagai dosa karena cenderung menolak ketetapan Tuhan. Namun, hal ini dianggap sebagai fenomena yang terjadi bukan karena Tuhan yang menciptakan orang-orang seperti itu, melainkan karena manusia sudah berdosa sejak semula (konsep dosa awal). Menurut pandangan ajaran ini juga, orang transseksual bisa percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti orang berdosa lainnya. Karena itulah tidak ada alasan bagi orang berdosa untuk menghina dan menjauhi sesama orang berdosa. Artinya, meskipun termasuk kaum berdosa, tidak ada pembenaran bagi umat protestan untuk menghina kaum transseksual.

Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya” (Amsal 27:17). Menurut interpretasi atas ayat ini, meskipun transseksualisme bukanlah bahan ejekan dan hinaan, adalah tidak bijak bagi masyarakat untuk memberi celah bagi kaum transseksual untuk membentuk kelompok besar apalagi jika sampai mendapat pembenaran dan dukungan dari kalangan gereja.

Katolik

Ajaran katolik memiliki pandangan yang serupa dengan ajaran protestan dalam memandang transseksualisme. Menurut KGK 2297, penggantian kelamin dianggap melanggar penghormatan terhadap integritas tubuh manusia. Menurut KGK 369, pria dan wanita lah diciptakan, artinya, dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. “Kepriaan” dan “kewanitaan” adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah: keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah, Penciptanya (Bdk Kej 2:7.22).

Hindu

Ajaran hindu memandang keberadaan 3 (tiga) jenis kelamin, yaitu pums-prakriti (pria), stri-prakriti (perempuan), tritiya-prakriti (seks ketiga). Jenis seks ketiga ini terdiri dari shanda (male to female) dan shandi (female tomale). Karena adanya pengakuan, pemilik tritiya prakriti diijinkan hidup bebas dan terbuka. Contohnya dalam kisah Baratayudha terdapat masa dimana Arjuna berperan sebagai Brihannala. Dengan begitu, operasi pergantian kelamin pun bebas dilakukan.

Budha

Ajaran Budha merupakan ajaran yang menjunjung tinggi toleransi. Lebih dari itu, ajaran Budha juga menyimpan akar kebudayaan Hindu yang menguasai jenis kelamin ketiga. Siapapun yang telah banyak mengembangkan kebajikan dengan badan, ucapan dan juga pikiran, setelah meninggal dunia mempunyai kesempatan terlahir di alam bahagia tanpa terpengaruh oleh jenis kelamin Meskipun begitu, dalam tripitaka dinyatakan bahwa seorang waria tidak berhak ditasbihkan sebagai bhiksu atau bhiksuni.

Islam

Dalam Islam, kita dapat melihat pandangan akan transseksualisme dari beberapa dasar berikut.

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan …” (QS. Al-Hujurat: 13)

“… dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah …” (QS. An-Nisa: 119)

“Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad)

Menurut konsep ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin ketiga. Pengubahan jenis kelamin dianggap sebagai pengubahan atas ciptaan Allah sebagaimana titah setan yang tertulis dalam Q.S. An-Nisa: 119. Bahkan, Allah mengutuk individu yang berpenampilan dan bertindak menyerupai anggota jenis kelamin lain.

Bagi manusia yang memiliki kecenderungan psikologis ke arah transseksualisme maupun jenis kelainan gender yang lain, haruslah ditangani melalui terapi spiritual dan psikologis, bukan dengan mengubah ciptaan Allah. Operasi kelamin sendiri, diharamkan bagi tujuan transseksualisme pada pemilik kelamin normal sejak lahir (Munas II MUI 1980). Operasi kelamin yang diperbolehkan adalah operasi untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin dan operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda.

 

Common Law (Hukum Konvensional)

Dalam skala internasional, United Nation Commision on Human Rights menolak untuk ketiga kalinya perihal Human Rights and Sexual Orientation (2005) dan Economic and Social Council menolak untuk ketiga kalinya untuk memberi status konsultatif kepada ILGA (International Lesbian and Gay Association) (2006).

Dalam skala nasional di Indonesia, belum ada peraturan yang tegas mengatur transseksualisme. Meskipun begitu, secara hukum, kaum transseksual memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No.9 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu, pernikahan homoseksual adalah dilarang. Bagi kaum transseksual yang telah mengalami operasi pengubahan kelamin, status kewarganegaraannya berubah dalam sisi jenis kelamin. Karena itu, tidak ada masalah dalam hal jika kaum transseksual menikah selama ia menikah dengan jenis kelamin yang berlawanan dengan jenis kelaminnya yang sah dan terdaftar (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk).

 

Medis dan Kedokteran

Secara konsep dan teknis, sex-reassignment surgery bersifat irreversibel sehingga pasien yang menjalani operasi ini harus memiliki keyakinan yang kuat untuk menerima segala konsekuensi dari operasi bedah ini. Operasi pengubahan kelamin merupakan proses yang mahal secara medis (sekitar $ 7000-24000 untuk MtF dan $ 50000 untuk FtM). Operasi pengubahan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki sangat sulit dilakukan dan memiliki kemungkinan kegagalan atau kematian pasien yang tinggi. Dalam hal ini, sangat riskan untuk membuat clitoris menjadi gland penis yang ukurannya jauh lebih besar dan harus dilakukan operasi tambahan histerektomi dan ooforektomi.

Bagi MtF (male to female) pun, operasi tidak dilakukan tanpa resiko. Berikut adalah beberapa komplikasi yang dapat terjadi.

  • Pendarahan/hematoma
  • Infeksi
  • Masalah penyembuhan luka
  • Recto-vaginal fistula (lubang berkembang antara kolon dan vagina)
  • Urethra-vaginal fistula
  • Pulmonary thromboembolism
  • Necrosis parsial/menyeluruh pada flap
  • Pertumbuhan rambut intravaginal
  • Ketakutan hipertrofik
  • Vagina pendek

Setelah SRS dilakukan pun, dibutuhkan waktu tahunan untuk benar-benar berganti gender dari hal pembentukan sikap dan gaya yang sesuai. Selain itu, terapi hormon tetap harus dilakukan. Biasanya hal ini memakan waktu hingga 5 tahun. Praktisi medis juga seringkali menolak untuk melakukan operasi pada penderita HIV/hepatitis C karena tingkat kesulitan dan kegagalan yang lebih tinggi.

Terlepas dari banyaknya perbedaan pandangan atas transseksualisme dan aplikasi teknologi biologis-kedokteran yang digunakan untuk memfasilitasinya, fenomena ini merupakan fenomena yang sangat tidak sulit ditemukan. Berikut adalah 3 negara yang diambil sebagai contoh gambaran transseksualisme di dunia.

 

Thailand

Kebudayaan Budha di Thailand, memiliki akar kepercayaan Hindu. Dalam kebudayaan bangsa ini, diakui adanya gender ketiga yang disebut sao praphet song atau kathoey (wanita jenis kedua). Dalam kepercayaannya, kathoey merupakan hasil karma (transgresi kehidupan lampau). Kathoey dikenal secara luas dan merupakan salah satu komoditas pariwisata yang penting. Kathoey Beauty Contest dilaksanakan secara luas baik di tinggal lokal maupun nasional. Bahkan, di Thailand terdapat toilet bagi laki-laki, perempuan dan kathoey (khusus). Meskipun begitu, kathoey tidak dapat mengubah identitas legal kewarganegaraan, sehingga tetap terdaftar sebagai laki-laki.

Dengan segala keterbukaannya terhadap kathoey, Thailand merupakan negara yang memfasilitasi SRS terbanyak di dunia.

Iran

Di negara ini, transseksualisme adalah legal selagi diikuti oleh SRS. Ayatullah Ruhollah Khomeini menyatakan fatwa SRS boleh bagi kaum transseksual. Namun, kenyataannya SRS yang dibayar penuh oleh pemerintah pun banyak diselewengkan kaum homoseksual yang tidak ingin tertangkap dan dihukum penjara atau hukuman gantung. Padahal, transseksual tidak sama dengan homoseksual. Dalam kasus seperti ini, kebijakan negara ini harus dikawal dengan penerapan prosedur yang valid mengenai justifikasi keberadaan transseksualitas dalam diri seseorang. Terlepas dari semua itu, Iran adalah negara pelaksana SRS terbanyak di dunia kedua setelah Thailand.

Indonesia

Di Indonesia, fenomena transseksual bukan hal yang asing. Dorce Gamalama yang terlahir dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi merupakan contoh kaum transseksual yang banyak dikenal publik. Karena hukum di Indonesia tidak dengan jelas mengatur transseksualitas, Dorce bahkan sudah menikah secara legal sebanyak l.k. 3 kali. Selain tokoh-tokoh transseksual, banyak juga kelompok kaum ini yang ebroperasi di Indonesia. Diantaranya GAYa (Jakarta), Arus Pelangi (Surabaya), ILGA, Rumah Mode Komunitas Transseksual Surabaya, Pesantren LGBT Yogyakarta, dll. Di bulan Oktober 2010 ini bahkan rencananya dilaksanakan Q Film Festival di Jakarta.

Selain kelompok yang pro dan memang mengakomodir kaum transseksual, di Indonesia juga banyak terdapat kelompok masyarakat yang menolak transseksualitas dan SRS yang memfasilitasinya. Diantara kelompok atau organisasi masyarakat itu adalah Gerakan Pemuda Anti Penyimpangan-Malang Raya, Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

Kesimpulan

Sex-reassignment surgery merupakan ujung dari proses gender reassignment. Pelaksanaan SRS melibatkan aplikasi teknologi biologi-kedokteran yang membutuhkan tenaga ahli dengan kemampuan yang baik. Prosedur SRS harus diambil dengan benar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi medis yang tidak diinginkan. Meskipun secara medis telah dimungkinkan, aturan pelaksanaan dan status legalitas SRS dan pengubahan gender secara keseluruhan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara. Meskipun begitu, peran serta masyarakat dengan berbagai pandangannya justru menjadi lebih penting dan berperan, khususnya di negara yang tidak dengan jelas dan tegas menetapkan peraturan atas hal ini, seperti Indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, MD. 2004. Serial Femina: Dorce Gamalama (Bagian 8) Diakui sebagai Menantu. (Online) diunduh dari http://www.femina-online.com/serial/serial_detail.asp?id=85&views=49

Brown, George R. 2007. Gender Identity Disorder and Transsexualism. (Online) http://www.merck.com/mmpe/sec15/ch203/ch203b.html

Chaplin ,J.P. 1981. Dictionary of Psychology. New York: Dells Publishing.

Bellringer, James. Sex Reassignment Surgery Photos – Gender Reassignment Surgery Images. (Online) diunduh dari http://www.transgenderzone.com/library/srs/1.htm

Bostwick, John. Plastic and Reconstructive Breast Surgery, 2nd edition. St. Louis: Quality Medical Publishers, 1999.

Docter, R. F. and J. S. Fleming. “Measures of Transgender Behavior.” Archives of Sexual Behavior 30, No. 3 (2001): 255–71.

Engler, Alan M. Body Sculpture: Plastic Surgery of the Body for Men and Women, 2nd edition. New York: Hudson, 2000.

Fugate, S. R., C. C. Apodaca, and M. L. Hibbert. “Gender Reassignment Surgery and the Gynecological Patient.” Primary Care Update for Obstetrics and Gynecology 8, No. 1 (2001): 22–4.

Harish, D., and B. R. Sharma. “Medical Advances in Transsexualism and the Legal Implications.” American Journal of Forensic Medicine and Pathology 24, No. 1 (2003): 100–05.

Hays, Matthew. 2008.  Iran’s Gay Plan. Canadian Broadcasting Corporation.

MtF Surgery Center Co., Ltd. 2008. MTF Surgery. (Online) diunduh dari http://www.mtfsurgery.com/mtf-surgery.php

Looking Glass Society. 1996. Transsexualism: A Primer Second Edition. (online) dinduh dari http://www.looking-glass.greenend.org.uk/primer.htm

Seputro, Jati. 2010. Diduga Transeksual Mengancam Legitimasi Pemerintahan. (Online) diunduh dari http://jatiseputro.blogspot.com/2010/02/diduga-transeksual-mengancam-legitimasi.html

Suwantana, Gede. 2009. Tritiya Praktiti Dunia Seks Ketiga. (online) diunduh dari http://gedesuwantana.blogspot.com/2009/07/tritiya-prakrti-dunia-seks-ketiga.html

http://www.wihara.com/forum/kongko2/3682-tanya-jawab-buddhist-1-ttg-waria.html

Utomo, Setiawan Budi. 2009. Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin. (Online) diunduh dari http://www.dakwatuna.com/wap/index-wap2.php?p=3427

Wijaya, Andik. 2010. LGBT.  Majalah Bahana. (Online)  diunduh dari http://www.ebahana.com/warta-2532-Lesbian-Gay-Biseksual-Transeksual.html

http://ddfong.blogspot.com/2009/04/menanggapi-transgender-2.html

http://gayspirituality.typepad.com/photos/uncategorized/2008/02/29/hera_sooreh_gay_mohammad_2.jpg

http://katolisitas.org/2010/01/04/ganti-kelamin-bolehkah/

http://www.glapn.org/sodomylaws/iran_teens_dead.jpg

http://www.thefirstpost.co.uk/assets/library/080730transexual_1–121734710584312100.jpg

LAND MARKET

Lahan merupakan bagian permukaan bumi yang menjadi tempat aktivitas manusia. Dalam hal ini, lahan merupakan sumber daya yang bersifat terbatas (aspek scarcity) yang penting dalam perekonomian. Keterbatasan lahan menuntut adanya suatu sistem alokasi yang efektif dan efisien sehingga penggunaan akan membawa manfaat paling optimal. Karena sebagian besar lahan dapat dipergunakan untuk beragam aktivitas, maka akan terdapat kompetisi kepentingan dalam kepemilikan dan/atau penggunaan lahan.

Karakter rural land market:

  • Terlokalisasi, lokasi spesifik.
  • Lahan tidak homogen.
  • Pasar tersegmentasi (secara geografis, berdasar beda guna lahan, kepemilikan)
  • Dibutuhkan informasi lokal, adanya ketidakpastian dan resiko dari lahan.
  • Perlu ongkos tambahan jual beli lahan (makelar, pajak, biaya survey, dll).

Lahan biasanya didapatkan dari alih tangan non-jual-beli (warisan, pemberian adat), jual beli, jual beli melalui broker, jual-beli secara lelang.

Terdapat 2 jenis nilai lahan. Nilai privat ditentukan oleh harga pasar, nilai sosial dipengaruhi oleh harga pasar dan nilai eksternal. Harga pasar dipengaruhi oleh jumlah kerelaan pembeli untuk membayar dan penjual untuk menerima bayaran. Land rent atau sewa lahan adalah nilai tambah ekonomi yang diasosiasikan dengan proses produksi yang menggunakan lahan sebagai input. Kapitalisasi lahan sendiri muncul karena lahan merupakan faktor produksi tetap, adanya kompetisi penggunaan lahan, peningkatan harga lahan seiring peningkatan kualitas atau nilai strategisnya.

Menurut Ricardo, kualitas lahan menentukan nilai lahan. Lahan berkualitas tinggi yang paling langka akan memiliki harga sewa yang lebih mahal karena secara ekonomi, akan lebih menguntungkan. Menurut von Thunen, jarak dari pusat ekonomi menentukan sewa lahan.

Secara tradisional, Von Thunen berupaya menggambarkan suatu kota sebagai suatu sistem mandiri yang bergantung kepada sediaan dari produk pertanian yang berlokasi di sekitarnya. Von Thunen mengasumsikan bahwa panen produk pertanian akan beraneka, tergantung kepada jenis tanaman, jumlah hasil panen, serta ongkos transportasi dan lokasi dari jenis pertanian tersebut ditanam.

Model tradisional Von Thunen dikembangkan oleh William Alonso menjadi model penggunaan  lahan, harga sewa, intensitas penggunaan lahan, populasi dan pekerja sebagai fungsi dari jarak terhadap Central Business District (CBD) (bid-rent function). Bid-rent function merupakan jumlah yang harus dibayar untuk sewa lahan dalam berbagai lokasi dengan ongkos transportasi berbeda yang memberikan nilai kepuasan yang sama yang digambarkan dalam sebuah kurva indifferen. Dalam contoh sederhana, harga (sewa) lahan di pusat kota lebih tinggi dibanding harga di kawasan pinggiran kota.

Kawasan strategis dengan harga tinggi di pusat kota biasa menjadi incaran. Harga sewa yang mahal tersebut mencerminkan tuntutan produktivitas tinggi yang biasanya diakali dengan pembangunan vertikal. Dengan begitu, ongkos (sewa) lahan dapat diimbangi dengan penggunaan lahan yang jauh lebih besar.

Harga lahan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan begitu, akan muncul kawasan subcenter (Sub-CBD) di bagian pinggiran kota. Pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dengan pemberian insentif. Misalnya berupa pelebaran jaringan jalan, pembuatan jalur transportasi umum, pembangunan jaringan listrik-telepon-internet, dll. Contoh: kawasan ekonomi Gedebage. Sebaliknya, disinsentif seperti larangan pelebaran jalan dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan ekonomi wilayah. Contohnya: kawasan Dago Utara menuju Lembang yang ditujukan sebagai kawasan lindung.