PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Penulis adalah mahasiswa Program Magister Teknik Elektro opsi Layanan Teknologi Informasi, STEI-ITB Angkatan 2017. Sebelumnya bekerja sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di Badan POM RI

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Pembangunan Smart Information System (SMART BPOM)

Badan POM (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Menurut data dari World Health Organization (WHO), di negara berkembang termasuk Indonesia, jumlah obat palsu yang beredar pada tahun 2016 mencapai 10-30%. Sementara data BPOM berdasarkan hasil sampling obat di sarana pelayanan kesehatan (toko obat, apotek, rumah sakit, instalasi farmasi, dan sebagainya) dari kelas terapi obat terdapat sejumlah 1-2% obat ilegal yang beredar. Pengawasan oleh Badan POM dilakukan antara lain melalui pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kesehatan; pengawasan iklan dan penandaan obat dan makanan; sampling dan pengujian sampel obat dan makanan; memberikan komunikasi, informasi terkait obat dan makanan; dan melakukan penyidikan terhadap hasil temuan. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, BPOM tidak dapat bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka memberikan jaminan obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu.

Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam website BPOM terdapat lebih dari 17.000 sarana pelayanan kesehatan dan lebih dari 335.000 produk obat dan makanan yang ada di Indonesia. Hasil pengawasan Badan POM seringkali menghasilkan sebuah rekomendasi agar pemerintah kabupaten atau kota menutup apotek atau toko obat yang ada di wilayahnya karena melanggar ketentuan. Rekomendasi tersebut diberikan Kepada pemerintah Prop/Kab/Kota berupa surat (hard copy) yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah. Surat tersebut diantar oleh kurir atau menggunakan ekspedisi kepada Dinas Kesehatan atau Disperindag Propinsi/Kabupaten/Kota. Hasil Audit Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016 dan Musyawarah Nasional Badan POM yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017 diperoleh fakta bahwa hanya sekitar 20% rekomendasi hasil pengawasan Badan POM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Akibat dari keengganan Pemerintah Prop/Kab/Kota untuk menutup sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tentu masyarakat akan mengkonsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat aman, berkhasiat dan bermutu.

Di jaman era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi ini, proses pengawasan obat dan makanan dengan melalui surat-menyurat dalam bentuk hard copy bemiliki potensi untuk tidak efektif dan efisien, tidak termonitor, tidak terlacak dan tidak ada reward/punishment. Badan POM kemudian merancang solusi berupa pembangunan sistem informasi elektonik yang cerdas berupa Aplikasi SMART BPOM untuk pengawasan obat dan makanan.

Aplikasi ini akan memuat fitur-fitur sebagai berikut:

  1. Mampu telusur atau TRACKING SYSTEM sejak hasil pengawasan di BPOM, kapan pemberian rekomendasi, Dinas atau PTSP mana yang menindaklanjuti sampai dengan Kementerian yang terlibat;
  2. Propinsi/kab/kota mana yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPOM;
  3. Sistem dapat memberikan ALERT/WARNING seketika itu juga jika BPOM memberikan rekomendasi kepada prop/kab/kota dan telah ditindaklanjuti melalui email;
  4. Sistem melakukan perbaikan input data salah atau AUTO CORRECT, misal jika mengetik parasetakol akan keluar kata yang tepat parasetamol dan paracetamol;
  5. Memberikan reward dan punishment kepada Dinas yang memberikan tindaklanjut respon cepat dan tepat berupa SIMBOL (hijau, kuning dan merah);
  6. LAPORAN berupa DASHBOARD seperti persentase prop/kab/kota yang menindaklanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi dan waktu;
  7. Berapa persen kenaikan / PENINGKATAN tindaklanjut pengawasan obat dan makanan oleh prop/kab/kota;
  8. Menko PMK, Menteri/Pimpinan Lembaga, gubernur dan bupati dapat melakukan Decision Making Process (DMP) untuk MONITOR dan memberikan PENGHARGAAN atau SANKSI jika Kepala Dinas lalai menindaklanjuti berdasarkan simbol (hijau, kuning dan merah).
Gambar 1 Kementerian/Lembaga Yang Terlibat Dalam SMART BPOM

Manfaat dari penerapan aplikasi SMART BPOM ini antara lain:

  1. BPOM akan mempunyai Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan yang smart berbasis web yang terintegrasi dengan K/L/D terkait. Sistem ini berfungsi sebagai tools input, proses, analisa sampai kemampuan untuk memberikan Decision Making Process (DMP). Secara cepat akan menghasilkan informasi sebagai landasan pengambilan keputusan early warning dan pembuatan Public Warning bagi masyarakat.
  2. Tersedia fasilitas layanan elektronik pengawasan obat dan makanan yang smart, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem ini juga berfungsi sebagai monitoring dan evaluasi bagi Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) sebagaimana amanat Inpres 3/2017 untuk pengambilan keputusan strategis dan penyampaian laporan kepada presiden.
  3. Terlindunginya masyarakat Indonesia dari produk obat dan makanan ilegal (termasuk produk palsu) atau produk tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat. Melalui informasi Public Warning, penarikan produk ilegal (recall) masyarakat akan terlindung dari produk illegal tersebut.
  4. Meningkatkan kepercayaan mayarakat, pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga serta pemerintah pusat/ daerah/ kabupaten/ kota terhadap BPOM.
Gambar 2 Tampilan Dasboard Aplikasi SMART BPOM

 

Beberapa Permasalahan di Badan POM Yang Masih Memerlukan Solusi Penerapan Teknologi Informasi

Pengukuran luas peringatan kesehatan berbentuk gambar atau pictorial health warning (PHW) pada kemasan rokok masih menggunakan mistar/penggaris

Selain melakukan pengawasan terhadap komoditi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan-minuman, Badan POM juga diamanatkan untuk mengawasi produk tembakau (rokok). Selama ini petugas Badan POM melakukan pengawasan terhadap kemasan rokok, salah satunya mengukur besarnya luas PHW pada kemasan dilakukan secara manual menggunakan penggaris/mistar, setelah diukur panjang PHW menggunakan mistar lalu dilakukan perhitungan luasnya menggunakan alat bantu (komputer/kalkulator).  Metode pengukuran seperti ini sangat menyulitkan dan menghabiskan banyak waktu apabila jumlah sampel kemasan rokok yang diukur jumlahnya ribuan. Semenjak diberlakukannya kewajiban produsen untuk mencantumkan PHW pada kemasan rokok, jumlah sampel produk tembakau (rokok) yang disampling oleh petugas Badan POM sejumlah 2.094 item kemasan dari 694 merek produk tembakau (rokok) pada tahun 2014, sejumlah 2.800 item kemasan dari 902 merek pada tahun 2015 dan sejumlah  3.475 item kemasan dari 1.116 merek rokok pada tahun 2016. Sampel-sampel ini harus dievaluasi penandaan pada kemasannya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Usulan solusi: Penerapan teknonogi Optical Character Recognation (OCR) dan Augmented Reality (AR) untuk pengukuran luas Pictorial Health Warning (PHW) kemasan produk tembakau (rokok) berbasis Platform Android. Teknologi OCR merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengenali serangkaian karakter yang berasal dari mesin ketik, mesin cetak ataupun tulisan tangan dalam format digital. Aplikasi ini diharapkan mampu menghitung luas PHW dari foto kemasan rokok kemudian menampilkan luas PHW hasil perhitungan ke dalam layar smartphone. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan petugas Badan POM menentukan luas PHW dengan lebih cepat dan akurat tanpa harus melakukan lagi pengukuran secara manual menggunakan mistar.

Pelaporan hasil pengujian kadar nikotin dan tar dan contoh kemasan produk tembakau dari pelaku usaha yang masih dilakukan secara hardcopy

Saat ini pelaku usaha (perusahaan rokok) melakukan pengiriman hasil pengujian kadar nikotin dan tar dan contoh kemasan rokok ke Badan POM melalui persuratan/hardcopy. Dampaknya adalah seringnya terjadi kasus surat dari pelaku usaha yang tidak sampai tujuan atau salah kirim atau dokumen memakan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Selain itu, petugas Bada POM juga membutuhkan tenaga dan waktu yang lama untuk melakukan input data dan pengolahan data pelaporan tersebut. Padahal data hasil pengujian dan contoh kemasan tersebut sangat diperlukan terutama dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan produk tembakau (rokok) di peredaran.

Usulan solusi: Mengembangkan sistem pelaporan contoh kemasan dan pelaporan hasil pengujian kadar nikotin dan tar rokok dari pelaku usaha yang berbasis elektronik melalui system e-tobacco control. Aplikasi berbasis web ini memungkinkan perusahaan rokok untuk mengirimkan laporan beserta kelengkapan lampirannya secara online. Diharapkan dengan sistem ini, Badan POM akan memiliki basis data yang bisa diakses dengan cepat dan mudah oleh petugas pusat di Jakarta maupun petugas balai di tiap ibu kota provinsi dalam mendukung proses pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan produk tembakau (rokok).

Pengawasan iklan produk tembakau (rokok) di media teknologi informasi yang belum optimal

Selain melakukan pengawasan terhadap kemasan produk tembakau (rokok), Badan POM juga melakukan pengawasan iklan rokok di media cetak (koran, majalah, bulletin, dan sebagainya), media luar ruang (spanduk, billboard, poster, stiker, videotron/megatron, dan sebagainya), media penyiaran (televisi dan radio), dan media teknologi informasi (website, media sosial, blog, dan sebagainya). Jumlah iklan rokok yang diawasi oleh Badan POM di tahun 2014 adalah 40.965 iklan di media penyiaran, 10.434 iklan di media luar ruang, 231 iklan di media cetak dan 0 iklan di media teknologi informasi. Pada tahun berikutnya (tahun 2015) jumlah iklan yang diawasi di media penyiaran sebanyak 55.493 iklan, di media luar ruang sebanyak 13.149 iklan, di media cetak sebanyak 173 iklan, dan di media teknologi informasi sebanyak 429 iklan. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah iklan yang diawasi di media penyiaran sebanyak 73.459 iklan, di media luar ruang sebanyak 11.087 iklan, di media cetak sebanyak 118 iklan, dan di media teknologi informasi sebanyak 1.151 iklan. Data ini menunjukkan bahwa di era internet seperti sekarang ini, jumlah iklan di media teknologi informasi yang berhasil diawasi oleh Badan POM masih sangat kecil. Hal ini karena proses pencarian iklan rokok di media teknologi informasi yang dilakukan oleh petugas adalah dengan mengunjungi situs-situs internet yang diduga mengandung konten iklan rokok, semacam menggunakan metode trial and error. Pencarian iklan rokok dengan menggunakan kata kunci sulit dilakukan Karena sebagian besar iklan di media teknologi informasi berbentuk gambar atau video yang tidak akan terdeteksi oleh mesin pencari yang berbasis kata-kata.

Usulan solusi: Pembangunan aplikasi berbasis teknologi Search Engine, Optical Character Recognation (OCR) dan Machine Learning untuk mencari dan menemukan iklan-iklan rokok di media teknologi informasi. Teknologi OCR dalam aplikasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi iklan rokok dengan cara membandingkan dengan penanda spesifik iklan rokok yakni berupa peringatan kesehatan, sementara teknologi Search Engine dan Machine Learning berfungsi untuk mengoptimalkan proses pencarian iklan tersebut. Diharapkan dengan aplikasi ini pengawasan iklan rokok di media teknologi informasi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

Belum adanya analisa terhadap pemberitaan mengenai produk tembakau (rokok) di media online

Saat ini media online/internet sudah menjadi media yang sangat cepat, efektif dan efisien untuk menemukan informasi-informasi terkini terutama informasi terkait berita untuk kasus tertentu. Demikian juga berita seputar produk tembakau (rokok) yang sedang trending juga bias ditemukan melalui media online dengan sangat cepat misalnya topik-topik mengenai tembakau gorilla, rokok elektrik/vape, sisha, kawasan tanpa rokok (KTR), bahaya merokok, klinik berhenti merokok, gerakan anti-rokok, dan sebagainya. Berita-berita tersebut jika dikumpulkan, dikategorikan dan dianalisis akan berpotensi menjadi informasi yang lebih bernilai yang bias dimanfaatkan oleh Badan POM untuk pertimbangan dalam membuat program atau mengambil kebijakan terkait pengawasan produk tembakau (rokok).

Usulan solusi: Merancang sistem informasi cerdas berbasis web untuk memantau berita/artikel terkait produk tembakau (rokok) pada media online yang dilakukan secara otomatis by system dan real-time sekaligus melakukan analisis berita-berita tersebut. Hasil analisis tersebut nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan produk tembakau (rokok) maupun dalam hal perencanaan program KIE mengenai bahaya merokok.